Home / PERDAGANGAN / EKSPOR & IMPOR / Dinilai Tak Adil, DMSI Ingin Pemerintah Tolak Resolusi Sawit UE

Dinilai Tak Adil, DMSI Ingin Pemerintah Tolak Resolusi Sawit UE

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), salah satu instansi yang saat ini menaungi delapan asosiasi sawit, menginginkan kepada pemerintah agartidak menerima resolusi sawit Uni Eropa (UE). Sebab hal itu menjadi resolusi yang tidak cocok dengan melihat semangat dari UE untuk bisa mempromosikan dalam perdagangan bebas.

“UE selayaknya segera memberikan peluang meski tidak membantu dengan terus menjaga pelindungan perdagangan bebas tanpa ada menggunakan gangguan non tarif, ” tegas Derom Bangun, di Jakarta, Selasa 11/4/2017.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI, memaparkan kalau dibutuhkan areal tempat seluas 15 juta hektare rapeseed serta sunflower untuk menggantikan 10 juta ton minyak sawit yang memasok kebutuhan EU. Begitu, keperluan areal ini mengorbankan vegetasi lain hingga bisa mengganggu kelestarian lingkungan serta emisi karbon.

Selanjutnya, dari keterangan Fadhil, Uni Eropa yang saat ini mempunyai standar ganda sustainability hal itu disebabkan perlakuan sama yang telah dibebankan kepada kedelai, rapeseed serta sunflower.

“Standar sustainability sawit untuk Uni Eropa bukan hanya menginginkan untuk sekedar kelola sawit berkepanjangan akan tetapi akan membentuk sebuah perdagangan, ” tuturnya.

Sahat Sinaga, selaku Wakil Ketua DMSI, memohon terhadap pemerintah agar memberikan dukungan untuk industri sawit pada saat terjadi tekanan berat yang sedang dihadapi dalam perdagangan ekspor sawit.

About Wida Yodik

Kontributor komoditi.co.id, seorang ahli finansial, trading, ekonomi makro, mikro agribisnis dan hal lain terkait keuangan.