Bos GAPKI Menginginkan Pemerintah dan DPR Menolak Resolusi Sawit Eropa

Ketua Paduan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menginginkan pemerintah serta legislatif satu suara menampik resolusi sawit Parlemen Uni Eropa.  Penolakan itu, lanjutnya, adalah satu sikap tegas ke-2 lembaga membuat perlindungan sawit sebagai komoditas strategis negeri ini.

“Sawit ini kebutuhan nasional, semestinya pemerintah serta orang-orang membela sawit yang sudah berkontribusi pada perekonomian ataupun ingintasan kemiskinan di Indonesia, ” tuturnya.

Joko menilainya tuduhan yang diperuntukkan pada industri sawit serta berujung karenanya ada resolusi Parlemen Eropa adalah kebutuhan politik semata untuk mendiskriminasi industri sawit.

Menurutnya, gosip itu tidak punya pengaruh pada ekspor tetapi bisa mengundang negara-negara lain untuk lakukan hal sama akibat mengembangnya stigma negatif dari kabar berita isu resolusi ini terlebih di negara Eropa serta Amerika.

Diskriminasi sawit itu terlihat dalam sebagian issu, salah satunya ada sertifikasi tunggal yang berlaku untuk minyak sawit serta tak berlaku untuk minyak nabati lain didunia.

“Jangan ingin didikte Eropa. Kita ini miliki ISPO, sertifikasi resmi pemerintah Indonesia. Kita bakal lanjutkan serta sempurnakan ISPO sebagai bukti prinsip kita pada keberlanjutan industri ini, ” tuturnya.